Peraturan Perbankan dari tahun ke tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden republik indonesia

Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3790);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4357);

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Pasal 1

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Perbankan.

 2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Perbankan.

 3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut

LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan

sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

 4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Bank Indonesia.

3

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Perbankan.

 6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

 7. Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami

kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan

usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh

LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

 8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya

disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan

oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah

bank.

 9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan

Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga

Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan

penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang

ditengarai berdampak sistemik.

 10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari

sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang

dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang

akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan

wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

 11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian

surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan

antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva

4

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam

melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin

Simpanan.

 12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan

yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam

rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan

Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

 13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga

Penjamin Simpanan.

14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang

ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin

Simpanan yang memuat aturan intern.

15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga

Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.

 (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan

hukum.

 (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan

akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

5

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

 (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

 (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah

Negara Republik Indonesia.

 (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan

Dewan Komisioner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

 Fungsi LPS adalah:

 a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan

 b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:

 a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan

penjaminan simpanan; dan

6

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 b. melaksanakan penjaminan simpanan.

 (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

 a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka

turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

 b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan

kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution)

yang tidak berdampak sistemik; dan

 c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang

berdampak sistemik.

Pasal 6

 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

 a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;

 b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank

pertama kali menjadi peserta;

 c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

 d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan

bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil

pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar

kerahasiaan bank;

 e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi

atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;

 f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan

pembayaran klaim;

7

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak

lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas

nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

 h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat

tentang penjaminan simpanan; dan

 i. menjatuhkan sanksi administratif.

 (2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank

Gagal dengan kewenangan:

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan

wewenang pemegang saham, termasuk hak dan

wewenang RUPS;

b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank

Gagal yang diselamatkan;

c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau

mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal

yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang

merugikan bank; dan

d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa

persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa

persetujuan kreditur.

Pasal 7

 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat

meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak

lain.

8

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

memberikannya kepada LPS.

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 8

 (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah

Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta

Penjaminan.

 (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

 Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, setiap Bank wajib:

 a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;

2) salinan dokumen perizinan bank;

3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang

dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data

pendukung;

9

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang

saham bank, yang memuat:

i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan

pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh

ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

LPS;

ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi

atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar

hukum yang mengakibatkan kerugian atau

membahayakan kelangsungan usaha bank;

iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan

kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan,

dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank

Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau

dilikuidasi;

b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu

perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir

tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank

baru;

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang

ditentukan;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang

dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;

dan

10

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam

kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui

dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

 LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

 (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada

satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

 (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila

dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

 a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar

secara bersamaan;

 b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;

atau

 c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya

menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus)

dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

11

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 (3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan

dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

 (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan

yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu

bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan LPS.

Bagian Ketiga

Premi

Pasal 12

 (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

 a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni;

dan

 b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

 (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya

tanggal:

 a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a; dan

 b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b;

12

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada

periode sebelumnya.

 (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau

dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan

total Simpanan pada periode yang bersangkutan.

 (4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran

premi untuk periode berikutnya.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran

premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 13

 (1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1%

(satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total

Simpanan dalam setiap periode.

 (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria

berikut:

 a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk

setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1);

 b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui

tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu)

dari total Simpanan di setiap bank; atau

13

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

 c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (exposure)

pada industri perbankan.

 (3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat.

 (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.

(2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan

pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan

langsung pada bank.

(4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS.

(5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada

bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3

(tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi

yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib

melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada

14

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan

hasil verifikasi LPS.

Pasal 15

(1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi

berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan

skala risiko kegagalan bank.

(2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu

bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang

terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima

perseribu).

(3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi

berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pembayaran Klaim Penjaminan

Pasal 16

(1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah

Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

15

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

(2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan

informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan

izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka

penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.

(3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar,

setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya

90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha

bank dicabut.

(4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar

selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak verifikasi dimulai.

(5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan

komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin

usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank

dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan

informasi yang diperlukan oleh LPS.

(6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim

Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar

harian yang berperedaran luas.

(7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah

Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin

usaha bank dicabut.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi,

penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan

16

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan

Peraturan LPS.

Pasal 17

(1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara

tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara

dengan itu.

(2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam

mata uang rupiah.

(3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing

dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan

kurs tengah Bank Indonesia.

(4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang

digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Pasal 18

 Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan

mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim

Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan

kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

 (1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila

berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada

bank;

17

Lembaga Penjamin Simpanan - www.lps.go.id

b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang

diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang

menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan

secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan

bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 20

 (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah

dimaksud dapat:

a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung

dengan bukti nyata dan jelas; atau

b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

 (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan

atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah

Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS

hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai

dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

Refrensi : www.bi.go.id